Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Society 5.0 di Kabupaten Kuantan Singingi

Desriadi, Seno Andri, Harapan Tua RFS, Dadang Mashur — Wed, 04 Dec 2024 12:10:17 +0700

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang terdiri dari barang publik (publik goods) dan jasa publik (public services). Pelayanan publik merupakan tugas negara yang diwakili oleh pemerintah memberikan barang publik dan jasa publik secara gratis. sebagaimana yang diungkapkan oleh Founding Fathers negara Indonesia yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang tujuan akhirnya negara adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mencapai cita – cita mulia ini ada jembatan yang harus dilalui, terdapat pada Alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi : pertama; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua; Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga; Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Keempat; Ikutserta menciptakan perdamaian dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, memiliki enam sumber utama yaitu Dokumentasi, Rekaman arsip, wawancara, Observasi lapangan, Observasi Partisipan dan Perangkat fisik. Serta Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik literature review yaitu metode pengumpulan informasi penelitian dari berbagai buku, jurnal yang relevan.

Analisa Lahan Lokasi Pembangunan Gedung Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Surya Adinata, Agus Candra — Wed, 18 Dec 2024 10:08:07 +0700

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut “LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lapas II.B Teluk Kuantan direncanakan akan dibangun di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitian ini dilakukan penilaian lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Lapas baru. Survey pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Tim Peneliti, Tim Teknis Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Kuantan Singingi beserta unsur staf Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan ke tanah hibah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Padang Bunut, Sinambek Kelurahan Sungai Jering dan eksisting bangunan LAPAS II.B Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Hasil yang didapatkan bahwa lokasi ini: kondisi lahan tersebut tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun juga; kondisi lahan sudah semak belukar; lahan dengan kontur berbukit dan lembah; lahan kurang luas sehingga tidak layak untuk pembangunan Lapas baru. Tim Peneliti telah melakukan survey kedua di Lapas kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 11 Februari 2021 lalu bahwa jumlah narapidana adalah 370 orang dan daya tampung ruangan hanya 64 orang sehingga telah terjadi over kapasitas sebesar 578,13%. Survey lapangan ketiga dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Tim Peneliti di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 8 hektar yang berlokasi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah dinilai baik dan layak untuk pembangunan gedung baru Lapas IIB.

Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Wildan, Febri Haswan — Wed, 18 Dec 2024 10:25:38 +0700

Sistem informasi pengawasan berbasis web belum optimal dalam mendukung efektivitas pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengawasan juga berkontribusi pada lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran. Tujuan dari kerja praktek ini adaah untuk merancang dan Membangun sistem informasi Berbasis Web untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara dengan staf Bawaslu, serta studi literatur terkait sistem informasi pengawasan pemilu. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data, dengan framework Laravel sebagai platform untuk pengembangan sistem informasi pengawasan pemilu. Sistem informasi pengawasan pemilu berbasis web ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pemilu. Dengan fitur Pelaporan Pelanggaran, masyarakat dan pengawas pemilu dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran secara real-time, sehingga mempermudah proses dokumentasi dan tindak lanjut oleh pihak terkait. Fitur Tracking Laporan memberikan transparansi dan memungkinkan pelapor untuk memantau status laporan mereka, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap proses pengawasan

Fenomena Childfree Dalam Persfektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Afrinald Rizhan, Aprinelita — Tue, 31 Dec 2024 08:45:42 +0700

Fenomena childfree, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan, menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pilihan ini memunculkan berbagai implikasi dalam perspektif hukum keluarga, norma sosial, agama, dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Kajian ini menemukan bahwa secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan anak sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, memiliki keturunan merupakan salah satu bagian dari maqashid al-shariah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi (hifz al-nasl). Namun, dari perspektif HAM, keputusan untuk childfree adalah bagian dari hak individu yang dilindungi oleh instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD). Hak reproduksi ini mencakup kebebasan untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak, tanpa campur tangan atau diskriminasi dari negara maupun masyarakat. Meskipun pilihan untuk childfree diakui dalam kerangka HAM, tantangan sosial dan budaya tetap ada, terutama di Indonesia, di mana norma tradisional dan agama memandang pernikahan tanpa anak sebagai sesuatu yang kurang ideal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif yang dapat menghormati kebebasan individu tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Kesimpulannya, fenomena childfree membutuhkan pemahaman yang holistik dengan memperhatikan hukum, agama, hak asasi manusia, dan konteks sosial-budaya di Indonesia.

Pengaruh Perilaku Tenaga Kesehatan Terhadap Budaya Organisasi di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru

Khairani Hasyim, Seno Andri, Harapan Tua RFS, Meyzi Heriyanto — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Permasalahan kualitas pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah hampir terjadi di seluruh rumah sakit umum daerah yang menjadi rujukan utama disetiap Provinsi di Indonesia, dimana salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Kota Pekanbaru. RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru merupakan salah satu rumah sakit umum daerah yang menjadi rujukan utama di Provinsi Riau. Sebagai rumah sakit tipe A yang menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, RSUD Arifin Achmad memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan mix methode yakni kuantitatif dan kualitatf dengan responden manajemen rumah sakit RSUD dan pasien. Pengolahan data menggunakan SEM PLS dan Nvivo sehingga dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif.

Penciptaan Nilai Publik dalam Kebijakan Layanan Sertifikasi Benih Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Yudi Candra, Zaili Rusli, Almasdi Syahza, Mayarni — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak, baik itu untuk kepentingan konsumsi, minyak industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel) dan turunan lainnya. Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia, dan Riau merupakan Provinsi terluas perkebunan sawit di Indonesia, kelapa sawit telah berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau. Perkembangan kelapa sawit mengalami kemajuan pesat di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi geografis wilayah Riau yang sangat menguntungkan, tingginya permintaan terhadap produk turunan kelapa sawit, adanya jaminan pasar bagi petani kelapa sawit, dan tingginya pendapatan yang diperoleh dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Jenis penelitian ini dengan menggunakan mix methode yakni kuantitatif dan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik Analisa data menggunakan Nvivo dan SEM.

Dinamika Pembangunan Masyarakat Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi

Dini Handayani, Zaili Rusli, Siti Sopro Sidiq, Adianto — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pembangunan Masyarakat lokal di Kabupaten Kuantan Singingi Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan pembangunan kolaborasi antara nilai budaya dan wisata pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari key informan, yaitu pemangku kepentingan atau masyarakat yang berkaitan dan yang dianggap perlu oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bahwa dalam penelitian Pacu Jalur merupakan budaya Masyarakat Kuantan Singingi yang merupakan sekaligus sebagai wisata tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan budaya ini dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat dengan hidupnya wisata melalui budaya, sehingga memberikan dampak kepada Masyarakat dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat lokal.

Evaluasi Implementasi Education Of Sustainable Development (ESD) dalam Mendukung SDGs di Kota Pekanbaru (Studi pada Sekolah Menengah Atas)

Sri Tuti Wahyuni, Zaili Rusli, Harapan Tua R.F.S, Hasim As'ari — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Education for Sustainable Development (ESD) berbasis Outcome-Based Education (OBE) dalam konteks pendidikan tinggi, dengan fokus pada bagaimana integrasi kedua pendekatan tersebut mampu memperkuat kompetensi keberlanjutan mahasiswa dan efektivitas capaian pembelajaran. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan global akan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus di lingkungan perguruan tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kurikulum, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESD berbasis OBE memberikan dampak positif terhadap perancangan kurikulum yang lebih kontekstual, integratif, dan berorientasi pada capaian keberlanjutan (sustainability outcomes). Mahasiswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis, kesadaran sosial, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berfokus pada solusi terhadap isu-isu keberlanjutan. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan kelembagaan, kompetensi dosen dalam menerapkan pendekatan berbasis capaian, dan mekanisme asesmen autentik yang menilai aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap keberlanjutan secara holistik. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat kerangka teoritik UNESCO tentang Education for Sustainable Development yang menekankan pentingnya transformasi pedagogis menuju pembelajaran partisipatif dan reflektif. Temuan ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembang kurikulum, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam sistem pendidikan tinggi melalui pendekatan OBE. Dengan demikian, model ESD berbasis OBE dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Mendukung Proses Pengelolaan Wilayah Adat di Provinsi Riau

Marradona, Sujianto, Siti Sofro Sidiq, Mayarni — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kapasitas aparatur desa dalam mendukung proses pengelolaan wilayah adat di Provinsi Riau. Latar belakang penelitian berangkat dari lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, meskipun secara sosial budaya masyarakat adat Riau memiliki sistem nilai yang kuat. Permasalahan tersebut menjadi penting karena kapasitas aparatur desa berperan strategis dalam menjembatani kebijakan formal pemerintah dengan norma-norma adat yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan model analisis Riau Adat Capacity & Governance Model (RACGM). Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 150 responden aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan wilayah adat, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 30 informan kunci yang terdiri dari datuk pucuk, ninik mamak, malin, tuo kampuang, dan kepala desa. Analisis kuantitatif menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel kapasitas aparatur desa, kelembagaan adat, dan efektivitas tata kelola wilayah adat. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dinamika sosial dan pola interaksi antar lembaga di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan wilayah adat dengan nilai koefisien β = 0,63 (p < 0,01), sedangkan variabel kelembagaan adat berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Kapasitas kelembagaan adat di enam wilayah penelitian berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan kekuatan pada dimensi kepemimpinan adat, kepercayaan sosial, dan partisipasi masyarakat, namun masih lemah pada aspek dokumentasi hukum dan koordinasi administratif. Secara kualitatif, hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat menunjukkan variasi tingkat integrasi, mulai dari pola sinergi penuh hingga hubungan simbolik, tergantung pada dukungan regulasi dan legitimasi sosial setempat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep Community-Based Governance dan Institutional Capacity Building dengan menghadirkan model RACGM sebagai instrumen analisis yang kontekstual dalam memahami tata kelola wilayah adat berbasis kolaborasi. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa harus diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu kemampuan adaptif terhadap nilai adat, kemampuan kolaboratif dalam kelembagaan, dan kemampuan transformatif dalam inovasi tata kelola. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa tidak hanya memperkuat efektivitas tata kelola wilayah adat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat di Provinsi Riau.

Analisis Kewaspadaan Dini Berbasis Laporan Situasi Daerah dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Gubernur di Provinsi Riau

Jenri Salmon Ginting, Sujianto, Muchid, Meyzi Heriyanto — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Riau dengan fokus pada dua isu strategis, yaitu kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) serta penyalahgunaan narkotika dan penyelundupan. Kajian ini dilakukan untuk memberikan dasar analitis bagi pengambilan keputusan Gubernur Riau dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan campuran (mixed methods), di mana data kualitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo Plus 12, sedangkan data kuantitatif diolah menggunakan SPSS untuk mendapatkan gambaran statistik yang lebih objektif. Analisis teoritik mengacu pada model sistem politik David Easton, yang menempatkan ATHG sebagai input dalam proses kebijakan publik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ATHG tertinggi di Provinsi Riau adalah konflik kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang terjadi di 134 kecamatan dan 159 desa/kelurahan di seluruh 12 kabupaten/kota. Kabupaten dengan kasus tertinggi adalah Rokan Hilir (18 kecamatan) dan Indragiri Hilir (19 kecamatan). Selain itu, kawasan rawan narkotika mencapai 81 kawasan, dengan jumlah kasus mencapai 2.631 kasus pada tahun 2024 dan menurun menjadi 1.446 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, kasus penyelundupan menunjukkan tren peningkatan, dari 0 kasus pada tahun 2024 menjadi 4 kasus pada tahun 2025. Temuan ini memperlihatkan adanya dinamika keamanan daerah yang kompleks dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Model kebijakan berbasis sistem politik memberikan gambaran bagaimana input ATHG dapat diolah menjadi kebijakan strategis yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan di Provinsi Riau.

Analisis Pengaruh Legitimasi Kepala Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi pada Masa Transisi Kepemimpinan 2022–2024

Hegi Novendra, Seno Andri, Ali Yusri, Zulkarnain — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legitimasi kepala daerah terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah pada masa transisi kepemimpinan tahun 2022–2024. Fenomena penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak hingga tahun 2024 menyebabkan munculnya dua model kepemimpinan daerah di Indonesia, yakni kepala daerah hasil pilkada sebelumnya dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan perbedaan sumber legitimasi yang berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dengan analisis data sekunder dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta data makro pembangunan daerah (PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah, anggota DPRD, dan akademisi yang memahami dinamika kepemimpinan lokal. Analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi linear berganda serta analisis tematik untuk menilai hubungan antara tingkat legitimasi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Kepala daerah yang memperoleh legitimasi kuat, baik secara elektoral maupun fungsional, cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam aspek pelayanan publik, koordinasi birokrasi, serta capaian indikator pembangunan daerah. Sebaliknya, daerah dengan legitimasi rendah menunjukkan ketidakstabilan kebijakan, rendahnya partisipasi publik, serta kinerja birokrasi yang kurang optimal. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa legitimasi politik dan sosial menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel pada masa transisi kepemimpinan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan legitimasi kepala daerah, baik melalui mekanisme elektoral maupun performa administratif, merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil dan kepercayaan publik.

Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Teknik Sipil

Surya Adinata, Ade Irawan, Chitra Hermawan, Melia Nurafni, Iwayan Dermana — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Teknik Sipil sebagai salah satu bidang keilmuan dan praktis pembangunan yang ada di dunia memiliki ruang lingkup dan tingkatan yang sangat luas. Secara umum teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Keilmuan ini sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan dasar bagi tenaga kerja yang berkecimpung di bidang konstruksi. Dengan luas dan majunya bidang Teknik Sipil ini maka dunia kerja bidang konstruksi menuntut tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja yang telah tersertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi Nasional. Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dilapangan adalah masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum tahu dan faham mengenai standar serta tingkat kompetensi kerja yang mereka miliki walaupun faktanya dilapangan mereka faham dan telah bekerja dengan baik di bidang konstruksi tersebut, namun secara administrasi dan teknis mereka belum mendapatkan pengakuan yang terukur. Maka melalui program pengabdian kepada masyarakat ini Kami prodi teknik sipil berusaha mensosialisasikan mengenai sertikasi kompetensi kerja di bidang teknik sipil dengan harapan kelompok sasaran dapat mengetahui jenis – jenis bidang serta tingkatan – tingkatan kompetensi kerja di bidang teknik sipil.

Identifikasi dan Pembuatan Peta Adminstrasi dengan Menggunakan Drone di Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Idendtifikasi dan pembuatan peta adminstrasi dengan menggunakan drone di Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tujuan pembuatan data dasar berupa Peta administrasi Desa Seberang pantai tersebut. Dimana data ini belum tersedianya peta dasar desa ini. Tujuan dari pembuatan peta ini untuk sebagai data dasar yang berfungsi untuk mengetahui batas dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa khususnya desa Seberang Pantai dalam pengenalan batas desa, dan stakeholder yang membutuhkan untuk pengembangan, pembangunan dan pengambilan suatu keputusan. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan proses 3 (tiga) tahap yang terdiri dari obeservasi awal dan pengumupulan data primer dan data sekunder, penentuan batas desa dengan menggukanan metode diskusi dengan tokoh masyarakat di yang berbatasan lansung dengan desa Seberang Pantai, pemerintah setempat dan masyarakat yang dianggap tahu tentang batas desa, tahap terahir yaitu penyerahan peta administrasi keperangkat desa sebagai bukti tersedianya peta administrasi dasar. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarkat khususnya masayarakat yang berada di desa luai dalam batas desa, dan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemangku pemerintah desa khususnya desa Seberang Pantai kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan gerakan berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari civitas akademik dan bekerjasama dan sinergitas seluruh elemen masyarakat, untuk penentuan batas desa. Adanya partisipasi dan kelembagaan masyarakat, memperhatikan batas desa sehingga melahirkan peta adminstrasi yang tepat sesuai dengan lingkungannya yaitu Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi