POLITIK HUKUM LARANGAN RANGKAP JABATAN PRESIDEN SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK

Abstract

Praktik penyelenggaraan presiden merangkap jabatan selain sebagai seorang presiden namun juga memegang jabatan lainnya seperti ketua partai politik adalah hal yang selalu terjadi dalam setiap periodesasi kepemimpinan presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut tentu akan mengganggu daripada stabilitas pelaksanaan pemerintahan. Sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berbentuk presidensil memberikan kesan yang lebih menonjol apabila presiden memangku rangkap jabatan tersebut, karena presiden selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Regulasi pegaturan larangan rangkap jabatan presiden tersebut sudah pernah diatur dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis mengenai politik hukum larangan rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang melakukan pendekatan dengan studi kepustakaan.