TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG KONSTRUKSI DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  • Muhammad Iqbal
  • Ita Iryanti
Keywords: Korupsi, kontruksi

Abstract

 Perkembangan dan kemajuan peradaban, yang di tandai peningkatan ekonomi. Hal ini juga di ikuti dengan perkembangan pembangunan konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung, rumah dan sejenisnya. Modus operandi Dalam bidang konstruksi atau pembangunan lebih bnyak menitik beratkan kepada pengurangan volume bahan material atau tidak sesuai dengan speksifikasi barang yang telah di tetapkan oleh pihak pertama, dalam hal ini pihak pemilik bangunan, rumah atau sejenisnya. Dalam penerapan Pasal 2 dan 3 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2008,

Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi, Rajawali Pers, 2019

Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma’ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar

Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara d

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2015, Raja Grafindo Persada, Depok,

I.P.M Ranuhandoko, 1996, Terminolohi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta an Modal, Edisi 14, tahun III, 2002

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016

Published
2022-07-29
Section
Articles
Abstract viewed = 498 times
PDF downloaded = 204 times