TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG KONSTRUKSI DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

 Perkembangan dan kemajuan peradaban, yang di tandai peningkatan ekonomi. Hal ini juga di ikuti dengan perkembangan pembangunan konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung, rumah dan sejenisnya. Modus operandi Dalam bidang konstruksi atau pembangunan lebih bnyak menitik beratkan kepada pengurangan volume bahan material atau tidak sesuai dengan speksifikasi barang yang telah di tetapkan oleh pihak pertama, dalam hal ini pihak pemilik bangunan, rumah atau sejenisnya. Dalam penerapan Pasal 2 dan 3 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).