Analisis Yuridis terhadap Transparansi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Samsat Kabupaten Kuantan Singingi

Abstract

Transparansi merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), transparansi berfungsi menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Kuantan Singingi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam perspektif hukum pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan perpajakan daerah, serta didukung observasi dan wawancara di Kantor Samsat Kabupaten Kuantan Singingi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan melalui penyediaan informasi mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan mekanisme pembayaran pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan meminimalkan potensi pungutan liar. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan digital, keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya pengawasan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas aparatur guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berlandaskan prinsip negara hukum.