Perspektif Hukum terhadap Transformasi Digital dalam Administrasi Negara

Abstract

Transformasi digital merupakan salah satu strategi reformasi administrasi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif hukum administrasi negara, transformasi digital harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam sistem administrasi negara serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi pemerintah, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelayanan publik digital, dan integrasi data nasional telah meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur, dan perlindungan data pribadi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang efektif agar transformasi digital mampu mendukung penyelenggaraan administrasi negara yang berorientasi pada prinsip good governance dan kepastian hukum.