https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI <p style="text-align: justify;"><strong><em>Kodofikasi Journal </em></strong>adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). e-ISSN : 2656-002X dan P-ISSN : 2774-2385. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara.</p> en-US <p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. Users are allowed to read, download, copy, distribute, search, or link to full-text articles in this journal without asking by giving appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. All of the remix, transform, or build upon the material must distribute the contributions under the same license as the original.&nbsp;</p> mhdaldikurniawan@gmail.com (Muhammad Aldi Kurniawan,S.H.,M.H) mhdaldikurniawan@gmail.com (Muhammad Aldi Kurniawan,S.H.,M.H) Thu, 09 Jul 2026 20:31:20 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/5836 <p><em>Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi permasalahan yang berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi meskipun berbagai regulasi telah mengatur larangan dan sanksi tegas terhadap aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in books) dan implementasi penegakan hukum (law in action). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PETI serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya implementasi hukum di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi terkait pertambangan. Analisis data menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum PETI belum berjalan efektif. Meskipun regulasi telah memadai, implementasinya menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, keterbatasan fasilitas, tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.</em></p> Alfi Rifki Jumelfis, Maria Maya Lestari, Ridho Ramadhan Arfi Copyright (c) 2026 Alfi Rifki Jumelfis, Maria Maya Lestari, Ridho Ramadhan Arfi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/5836 Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 +0700 https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/5853 <p><em>Sistem e-Court, diluncurkan Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3/2018 dan disempurnakan oleh PERMA No. 1/2019 dan No. 7/2022, merepresentasikan transformasi digital dalam administrasi peradilan. Berlandaskan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009, sistem ini bertujuan mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya rendah. Penelitian ini menggunakan desain normatif-empiris (socio-legal), memadukan analisis yuridis dengan data lapangan dari 20 informan kunci di Pengadilan Negeri Palangka Raya (Januari–Maret 2025). Efektivitas diukur berdasarkan model Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, budaya hukum) dan teori efektivitas lima faktor Soerjono Soekanto. Data statistik diperoleh dari Laporan Tahunan MA (2022–2025) dan SIPP PN Palangka Raya. Hasil menunjukkan pengguna e-Court nasional meningkat 111,3% (2022–2023) dengan tingkat penggunaan 96,58% pada 2025. Di Palangka Raya, adopsi meningkat dari 28% (2019) menjadi &gt;92% (2024–2025). Sistem menyederhanakan prosedur (pendaftaran dan pembayaran 24/7), mempercepat proses (dari 1–3 hari menjadi &lt;2 jam), dan menurunkan biaya litigasi 60–75%. Hambatan utama meliputi literasi digital rendah, konektivitas internet tidak stabil, dan kekurangan personel terlatih. Penelitian ini memperkenalkan Geo-Digital Accessibility Index dan tiga tingkat Digital Equity Matrix untuk mengevaluasi akses peradilan di wilayah geografis luas, serta Digital Court Readiness Index untuk pengadilan luar pulau.</em></p> Muhammad Farhan Ali, Adistia Putri, Mochammad Reiza Ash-Shofi, Rabiatol Adawiyah, Suci Rahmawati5 Copyright (c) 2026 Muhammad Farhan Ali, Adistia Putri, Mochammad Reiza Ash-Shofi, Rabiatol Adawiyah, Suci Rahmawati5 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/5853 Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 +0700