EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: ANALISIS YURIDIS ATAS KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

  • Alfi Rifki Jumelfis Universitas Riau
  • Maria Maya Lestari Universitas Riau
  • Ridho Ramadhan Arfi Universitas Lancang Kuning
Keywords: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Penegakan Hukum; Efektivitas Hukum, Teori Soerjono Soekanto, Kuantan Singingi, Hukum Pertambangan, Kebijakan Lingkungan

Abstract

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan permasalahan yang masih berlanjut di Kabupaten Kuantan Singingi meskipun berbagai regulasi telah mengatur larangan serta sanksi terhadap aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kuantan Singingi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang pertambangan. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara efektif. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sarana pendukung, tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi sarana pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi komprehensif untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2026-11-12
Section
Articles
Abstract viewed = 0 times
pdf downloaded = 0 times