Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Mendukung Proses Pengelolaan Wilayah Adat di Provinsi Riau

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kapasitas aparatur desa dalam mendukung proses pengelolaan wilayah adat di Provinsi Riau. Latar belakang penelitian berangkat dari lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, meskipun secara sosial budaya masyarakat adat Riau memiliki sistem nilai yang kuat. Permasalahan tersebut menjadi penting karena kapasitas aparatur desa berperan strategis dalam menjembatani kebijakan formal pemerintah dengan norma-norma adat yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan model analisis Riau Adat Capacity & Governance Model (RACGM). Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 150 responden aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan wilayah adat, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 30 informan kunci yang terdiri dari datuk pucuk, ninik mamak, malin, tuo kampuang, dan kepala desa. Analisis kuantitatif menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel kapasitas aparatur desa, kelembagaan adat, dan efektivitas tata kelola wilayah adat. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dinamika sosial dan pola interaksi antar lembaga di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan wilayah adat dengan nilai koefisien β = 0,63 (p < 0,01), sedangkan variabel kelembagaan adat berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Kapasitas kelembagaan adat di enam wilayah penelitian berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan kekuatan pada dimensi kepemimpinan adat, kepercayaan sosial, dan partisipasi masyarakat, namun masih lemah pada aspek dokumentasi hukum dan koordinasi administratif. Secara kualitatif, hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat menunjukkan variasi tingkat integrasi, mulai dari pola sinergi penuh hingga hubungan simbolik, tergantung pada dukungan regulasi dan legitimasi sosial setempat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep Community-Based Governance dan Institutional Capacity Building dengan menghadirkan model RACGM sebagai instrumen analisis yang kontekstual dalam memahami tata kelola wilayah adat berbasis kolaborasi. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa harus diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu kemampuan adaptif terhadap nilai adat, kemampuan kolaboratif dalam kelembagaan, dan kemampuan transformatif dalam inovasi tata kelola. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa tidak hanya memperkuat efektivitas tata kelola wilayah adat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat di Provinsi Riau.