Analisis Pengaruh Legitimasi Kepala Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi pada Masa Transisi Kepemimpinan 2022–2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legitimasi kepala daerah terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah pada masa transisi kepemimpinan tahun 2022–2024. Fenomena penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak hingga tahun 2024 menyebabkan munculnya dua model kepemimpinan daerah di Indonesia, yakni kepala daerah hasil pilkada sebelumnya dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan perbedaan sumber legitimasi yang berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dengan analisis data sekunder dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta data makro pembangunan daerah (PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah, anggota DPRD, dan akademisi yang memahami dinamika kepemimpinan lokal. Analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi linear berganda serta analisis tematik untuk menilai hubungan antara tingkat legitimasi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Kepala daerah yang memperoleh legitimasi kuat, baik secara elektoral maupun fungsional, cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam aspek pelayanan publik, koordinasi birokrasi, serta capaian indikator pembangunan daerah. Sebaliknya, daerah dengan legitimasi rendah menunjukkan ketidakstabilan kebijakan, rendahnya partisipasi publik, serta kinerja birokrasi yang kurang optimal. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa legitimasi politik dan sosial menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel pada masa transisi kepemimpinan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan legitimasi kepala daerah, baik melalui mekanisme elektoral maupun performa administratif, merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil dan kepercayaan publik.