Transformasi Peran Pemerintah Desa dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Asli (Model Tata Kelola Ko-Kreasi Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

Abstract

Pembangunan desa dalam kerangka desentralisasi di Indonesia diharapkan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi kelompok masyarakat suku asli yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sosial dan ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi pembangunan desa sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat adat, terutama karena pendekatan pembangunan yang masih bersifat top-down serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini juga terjadi pada masyarakat suku asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang secara sosial ekonomi masih berada pada kondisi rentan meskipun desa memiliki kapasitas fiskal yang cukup besar melalui Dana Desa dan APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat suku asli serta merumuskan model transformasi tata kelola desa berbasis ko-kreasi yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential explanatory yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan di lima desa di Kecamatan Bantan yang memiliki jumlah masyarakat suku asli terbesar, yaitu Desa Sukamaju, Desa Kembung Baru, Desa Bantan Timur, Desa Bantan Tengah, dan Desa Berancah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat suku asli, dokumentasi berbagai data sekunder, serta penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan temuan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tata kelola pembangunan desa dan partisipasi masyarakat suku asli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat suku asli masih belum optimal. Dalam fungsi sebagai regulator, proses perencanaan pembangunan desa masih didominasi oleh elit desa dan program pembangunan yang dirumuskan sebagian besar masih berorientasi pada pembangunan fisik, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbatas. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, namun program tersebut masih bersifat bantuan konsumtif dan belum mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat suku asli secara berkelanjutan. Sementara itu, dalam fungsi sebagai katalisator, pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal serta dalam mengembangkan inovasi ekonomi lokal berbasis potensi pesisir. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat suku asli dalam pembangunan desa masih relatif rendah, baik dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam struktur kelembagaan desa. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pendidikan, hambatan komunikasi, rendahnya kepercayaan diri untuk terlibat dalam forum formal, serta pengalaman marginalisasi historis yang menyebabkan masyarakat suku asli sering kali berada pada posisi sebagai objek pembangunan. Selain itu, implementasi pendekatan tata kelola ko-kreasi dalam pembangunan desa juga masih menghadapi berbagai tantangan yang meliputi hambatan struktural, kultural, dan kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan transformasi tata kelola pembangunan desa melalui penerapan model ko-kreasi berbasis kearifan lokal yang menempatkan masyarakat suku asli sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam proses pembangunan. Model ini menekankan kolaborasi multi-aktor, integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, penguatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, serta pengembangan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan penerapan model tata kelola ko-kreasi tersebut, diharapkan pembangunan desa dapat berlangsung secara lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat suku asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.