Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Society 5.0 di Kabupaten Kuantan Singingi

2024-12-04T12:47:24+07:00

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang terdiri dari barang publik (publik goods) dan jasa publik (public services). Pelayanan publik merupakan tugas negara yang diwakili oleh pemerintah memberikan barang publik dan jasa publik secara gratis. sebagaimana yang diungkapkan oleh Founding Fathers negara Indonesia yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang tujuan akhirnya negara adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mencapai cita – cita mulia ini ada jembatan yang harus dilalui, terdapat pada Alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi : pertama; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua; Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga; Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Keempat; Ikutserta menciptakan perdamaian dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, memiliki enam sumber utama yaitu Dokumentasi, Rekaman arsip, wawancara, Observasi lapangan, Observasi Partisipan dan Perangkat fisik. Serta Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik literature review yaitu metode pengumpulan informasi penelitian dari berbagai buku, jurnal yang relevan.

Analisa Lahan Lokasi Pembangunan Gedung Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

2024-12-18T10:08:47+07:00

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut “LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lapas II.B Teluk Kuantan direncanakan akan dibangun di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitian ini dilakukan penilaian lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Lapas baru. Survey pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Tim Peneliti, Tim Teknis Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Kuantan Singingi beserta unsur staf Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan ke tanah hibah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Padang Bunut, Sinambek Kelurahan Sungai Jering dan eksisting bangunan LAPAS II.B Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Hasil yang didapatkan bahwa lokasi ini: kondisi lahan tersebut tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun juga; kondisi lahan sudah semak belukar; lahan dengan kontur berbukit dan lembah; lahan kurang luas sehingga tidak layak untuk pembangunan Lapas baru. Tim Peneliti telah melakukan survey kedua di Lapas kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 11 Februari 2021 lalu bahwa jumlah narapidana adalah 370 orang dan daya tampung ruangan hanya 64 orang sehingga telah terjadi over kapasitas sebesar 578,13%. Survey lapangan ketiga dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Tim Peneliti di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 8 hektar yang berlokasi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah dinilai baik dan layak untuk pembangunan gedung baru Lapas IIB.

Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

2024-12-31T08:37:28+07:00

Sistem informasi pengawasan berbasis web belum optimal dalam mendukung efektivitas pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengawasan juga berkontribusi pada lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran. Tujuan dari kerja praktek ini adaah untuk merancang dan Membangun sistem informasi Berbasis Web untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara dengan staf Bawaslu, serta studi literatur terkait sistem informasi pengawasan pemilu. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data, dengan framework Laravel sebagai platform untuk pengembangan sistem informasi pengawasan pemilu. Sistem informasi pengawasan pemilu berbasis web ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pemilu. Dengan fitur Pelaporan Pelanggaran, masyarakat dan pengawas pemilu dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran secara real-time, sehingga mempermudah proses dokumentasi dan tindak lanjut oleh pihak terkait. Fitur Tracking Laporan memberikan transparansi dan memungkinkan pelapor untuk memantau status laporan mereka, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap proses pengawasan

Fenomena Childfree Dalam Persfektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

2024-12-31T08:46:15+07:00

Fenomena childfree, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan, menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pilihan ini memunculkan berbagai implikasi dalam perspektif hukum keluarga, norma sosial, agama, dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Kajian ini menemukan bahwa secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan anak sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, memiliki keturunan merupakan salah satu bagian dari maqashid al-shariah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi (hifz al-nasl). Namun, dari perspektif HAM, keputusan untuk childfree adalah bagian dari hak individu yang dilindungi oleh instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD). Hak reproduksi ini mencakup kebebasan untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak, tanpa campur tangan atau diskriminasi dari negara maupun masyarakat. Meskipun pilihan untuk childfree diakui dalam kerangka HAM, tantangan sosial dan budaya tetap ada, terutama di Indonesia, di mana norma tradisional dan agama memandang pernikahan tanpa anak sebagai sesuatu yang kurang ideal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif yang dapat menghormati kebebasan individu tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Kesimpulannya, fenomena childfree membutuhkan pemahaman yang holistik dengan memperhatikan hukum, agama, hak asasi manusia, dan konteks sosial-budaya di Indonesia.

Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Teknik Sipil

2025-01-09T18:35:43+07:00

Teknik Sipil sebagai salah satu bidang keilmuan dan praktis pembangunan yang ada di dunia memiliki ruang lingkup dan tingkatan yang sangat luas. Secara umum teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Keilmuan ini sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan dasar bagi tenaga kerja yang berkecimpung di bidang konstruksi. Dengan luas dan majunya bidang Teknik Sipil ini maka dunia kerja bidang konstruksi menuntut tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja yang telah tersertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi Nasional. Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dilapangan adalah masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum tahu dan faham mengenai standar serta tingkat kompetensi kerja yang mereka miliki walaupun faktanya dilapangan mereka faham dan telah bekerja dengan baik di bidang konstruksi tersebut, namun secara administrasi dan teknis mereka belum mendapatkan pengakuan yang terukur. Maka melalui program pengabdian kepada masyarakat ini Kami prodi teknik sipil berusaha mensosialisasikan mengenai sertikasi kompetensi kerja di bidang teknik sipil dengan harapan kelompok sasaran dapat mengetahui jenis – jenis bidang serta tingkatan – tingkatan kompetensi kerja di bidang teknik sipil.