PENERAPAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DI NEGARA INDONESIA

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan teori kedaulatan rakyat di negara Indonesia sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat menempatkan masyarakat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, sehingga pemerintah wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan kepentingan publik, partisipasi warga, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia serta tantangan yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat diterapkan melalui pemilihan umum, lembaga perwakilan, partisipasi masyarakat, pengawasan publik, dan keterbukaan informasi. Pemilu menjadi sarana utama pemberian mandat rakyat, sedangkan lembaga perwakilan berfungsi menyalurkan aspirasi dalam proses pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat di luar pemilu diperlukan agar kebijakan publik lebih terbuka dan responsif. Namun, penerapan kedaulatan rakyat masih menghadapi hambatan, seperti politik uang, rendahnya literasi politik, dominasi elite, partisipasi formalitas, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, penguatan kedaulatan rakyat perlu dilakukan melalui pendidikan politik, pemilu berintegritas, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak cukup dipahami sebagai konsep konstitusional, tetapi harus hadir dalam praktik pemerintahan yang adil, terbuka, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat secara konsisten dalam kehidupan demokrasi nasional modern.