YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Evaluasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Emilia Emharis — 2026-03-01

Pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak di implementasikan. Namun dari sekian banyaknya program yang telah dibuat tidak semuanya berdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab ketidak terlaksananya program pemerintah adalah meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk terutama di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini tentu dampak dari meningkatnya jumlah kelahiran dan penganggunguran. Salah satu program terbaru yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran adalah Program Keluarga Berencana yang diperuntukkan masyarakat. Tujuan dari program Keluarga Berencana ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Namun program ini juga mengalami kendala dalam pelaksanaanya diberbagai daerah dan wilayah, salah satunya adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi program Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn tentang implementasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, hasil analisa peneliti dan ditambah dengan dokumentasi, maka hasilnya bahwa implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup terimplementasi

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Cindy Artika Sari — 2026-03-02

Artikel ini membahas efektivitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan respons strategis terhadap tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai regulasi, kebijakan, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPBE memiliki potensi signifikan dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, namun masih menghadapi berbagai tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya integrasi antarplatform, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penguatan kebijakan SPBE yang inklusif agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Peran Learning Organization Dalam Meningkatkan Kemampuan Adaptasi Organisasi Di Era Digital

Dinda Mesti Lasari — 2026-03-03

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem kerja, pola komunikasi, dan strategi organisasi dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar mampu bertahan dan berkembang di era digital. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi adalah penerapan konsep learning organization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran learning organization dalam meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran organisasi, transformasi digital, budaya inovasi, serta manajemen pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning organization berperan penting dalam membangun budaya belajar berkelanjutan, meningkatkan kemampuan inovasi, memperkuat knowledge sharing, serta mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan kerja. Selain itu, penerapan learning organization juga mampu menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Namun demikian, penerapannya di era digital masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi digital, ketergantungan terhadap teknologi, kurangnya kreativitas pembelajaran, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun budaya inovasi, serta menyediakan sistem pembelajaran yang fleksibel dan adaptif agar mampu menghadapi dinamika era digital secara efektif. Dengan demikian, learning organization menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi, daya saing, dan keberlangsungan organisasi di era digital.

Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

Bayu Angga Jati — 2026-03-02

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi sektor publik, kepemimpinan berperan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur sipil negara yang bekerja pada beberapa OPD di Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berada pada kategori tinggi dengan indikator dominan berupa kemampuan memotivasi pegawai dan membangun komunikasi yang efektif. Kinerja organisasi juga berada pada kategori tinggi yang ditunjukkan oleh capaian efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas organisasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi yang dapat dicapai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan perlu menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

PERAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MEMBANGUN LEARNING ORGANIZATION DI SEKTOR PENDIDIKAN

Lexa — 2026-03-02

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu pendekatan kepemimpinan yang dianggap efektif dalam mendorong perubahan dan peningkatan kualitas organisasi, khususnya di sektor pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam membangun learning organization di sektor pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan mensintesis konsep-konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional dan learning organization. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi pembelajar melalui penguatan visi organisasi, pemberian motivasi, stimulasi intelektual, serta perhatian terhadap pengembangan individu. Kepemimpinan transformasional juga terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, semakin efektif penerapan kepemimpinan transformasional, maka semakin kuat pula terbentuknya learning organization di lingkungan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan serta menjadi rujukan bagi pimpinan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas organisasi.

Penerapan Learning Organization Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Era Digital

Derby Pratama Indra Putri — 2025-03-01

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja yang menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi secara cepat dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam meningkatkan daya saing organisasi adalah learning organization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan learning organization dalam meningkatkan kinerja karyawan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji dan mensintesis konsep learning organization dan kinerja karyawan. Hasil kajian menunjukkan bahwa learning organization berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui penguatan budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Penerapan learning organization juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, semakin efektif penerapan learning organization, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia serta menjadi referensi bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Dinamika Ancaman Internet Terhadap Remaja Di Era Digital: Tantangan Psikologis, Sosial, Dan Pendidikan Di Tengah Perkembangan Teknologi

Nopita Enji — 2025-03-02

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan berbagai kemudahan bagi remaja dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mendukung proses pembelajaran. Namun, di balik manfaat tersebut, internet juga menghadirkan berbagai ancaman yang dapat memengaruhi perkembangan remaja dari aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ancaman internet terhadap remaja di era digital serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses pengumpulan, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman internet terhadap remaja meliputi aspek psikologis berupa kecanduan internet, kecemasan, stres, dan depresi; aspek sosial berupa cyberbullying, penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, serta menurunnya kualitas interaksi sosial; dan aspek pendidikan berupa gangguan konsentrasi belajar, rendahnya motivasi akademik, serta meningkatnya perilaku plagiarisme. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, pengawasan orang tua, peran aktif lembaga pendidikan, serta dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi remaja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami berbagai dampak penggunaan internet terhadap remaja di era digital.

Peran Learning Organization Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dwi Nurhayati — 2025-03-01

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan organisasi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia adalah learning organization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran learning organization dalam pengembangan sumber daya manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan mensintesis berbagai konsep yang berkaitan dengan learning organization dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning organization berperan penting dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, adaptabilitas, serta inovasi sumber daya manusia melalui budaya pembelajaran berkelanjutan, knowledge sharing, dan pengembangan kapasitas individu. Dengan demikian, penerapan learning organization mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional, produktif, dan siap menghadapi perubahan lingkungan kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia serta menjadi referensi bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM.

Strategi Tranformasi Menuju Learning Organization Dalam Menghadapi Volatilitas Pasar Global : Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis

Reza Pahlevi Syam — 2025-03-01

Perubahan lingkungan bisnis global yang semakin dinamis dan tidak stabil menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi secara cepat melalui strategi yang tepat. Volatilitas pasar global yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi, serta persaingan yang semakin ketat mendorong organisasi untuk melakukan transformasi menuju learning organization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi menuju learning organization dalam menghadapi volatilitas pasar global melalui tinjauan teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan mensintesis berbagai konsep yang berkaitan dengan learning organization, transformasi organisasi, dan dinamika pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi transformasi menuju learning organization meliputi penguatan kepemimpinan transformasional, pengembangan budaya knowledge sharing, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Penerapan strategi tersebut mampu meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi, dan daya saing organisasi dalam menghadapi perubahan pasar global. Dengan demikian, learning organization menjadi pendekatan strategis yang penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi di tengah volatilitas pasar global.

Proses Pengembangan Organisasi Di Instansi Pemerintah

Niki — 2025-03-01

Pengembangan organisasi di instansi pemerintah merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di era reformasi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan organisasi di instansi pemerintah, mulai dari konsep, tahapan, hingga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses pengumpulan, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan organisasi di instansi pemerintah meliputi tahapan identifikasi masalah, perencanaan perubahan, implementasi, serta evaluasi. Keberhasilan pengembangan organisasi dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pengembangan organisasi berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Peran Sistem Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Kurang Efektif Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Khairani Candra — 2024-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem administrasi negara terhadap fenomena pelayanan publik yang kurang efektif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan pelayanan publik yang menjadi perhatian meliputi lambatnya prosedur birokrasi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya responsivitas aparatur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur Disdukcapil dan masyarakat sebagai penerima layanan. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara struktur organisasi, prosedur administrasi, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelayanan terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi sistem digital, prosedur birokrasi yang masih memerlukan penyederhanaan, serta distribusi beban kerja pegawai yang belum seimbang. Kondisi tersebut berdampak pada kecepatan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta evaluasi kinerja pegawai secara berkala untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PENGARUH SIKAP PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Yenricha Hairin Jean — 2026-08-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Metode yang digunakan adalah kajian deskriptif terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, manajemen organisasi, fasilitas pelayanan, serta penerapan standar pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Dimensi kualitas pelayanan yang meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles) menjadi faktor utama yang menentukan persepsi pasien terhadap layanan yang diterima. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan layanan telekonsultasi selama pandemi Covid-19 terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta kepuasan pasien. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan manajerial yang efektif, serta kolaborasi berbagai pihak guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

ANALISIS PROSES PENGEMBANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Sespri Ramadhan — 2024-03-01

Pengembangan organisasi merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan organisasi sektor publik untuk meningkatkan efektivitas kinerja, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan organisasi sektor publik, meliputi tahapan pelaksanaan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta perannya dalam mendukung reformasi birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan organisasi sektor publik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan organisasi sektor publik terdiri atas tahap identifikasi masalah, diagnosis organisasi, perencanaan perubahan, implementasi perubahan, serta evaluasi dan pengendalian. Keberhasilan proses tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif, kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi yang adaptif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya komunikasi organisasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Pengembangan organisasi terbukti memiliki peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penerapan Learning Organization di Sekolah

Amanda Salsa Billa — 2024-03-01

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal kini menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk terus berkembang di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi abad ke-21. Kondisi ini menjadikan penerapan konsep learning organization atau organisasi pembelajaran sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda, terutama di Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual penerapan learning organization di lingkungan sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis peran kepala sekolah dalam proses perubahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif dengan teknik analisis konten dan sintesis naratif terhadap 27 sumber literatur yang telah memenuhi kriteria seleksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kelima disiplin Senge memerlukan keterpaduan yang menyeluruh, di mana dimensi systems thinking menjadi aspek yang paling jarang diterapkan secara nyata di sekolah-sekolah Indonesia. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat transformatif terbukti menjadi faktor pendorong paling kuat yang ditemukan dalam 70,4% sumber literatur, sedangkan budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis menjadi hambatan terbesar yang muncul dalam 59,3% sumber. Kepala sekolah memegang peran yang sangat menentukan, yakni sebagai pembangun visi bersama, perancang struktur pembelajaran, teladan dalam belajar, dan pengembang potensi guru, dengan 88,9% literatur menempatkan kepemimpinan sebagai faktor paling krusial dalam keberhasilan transformasi sekolah menjadi organisasi yang terus belajar.

ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2026

Alia ananta — 2024-03-01

Transformasi digital menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, lebih hemat, lebih jujur, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keberhasilan menerapkan SPBE sangat bergantung pada kesiapan fasilitas digital seperti pusat data, jaringan komunikasi, penggabungan sistem informasi, alat teknologi, perlindungan data, serta bantuan tenaga kerja. Kabupaten Kuantan Singingi terus berusaha memajukan SPBE, tetapi masih mengalami beberapa kendala, seperti akses internet yang terbatas di beberapa daerah, integrasi antar aplikasi OPD yang belum cukup baik, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa siap infrastruktur digital Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membantu menerapkan SPBE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka.Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif melalui beberapa tahapan seperti mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan SPBE. Hal itu terlihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi dari 2,96 pada tahun 2023 menjadi 3,23 pada tahun 2024, yang melebihi target daerah sebesar 3,00 dengan pencapaian kinerja sebesar 107,67%. Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan beberapa peningkatan seperti memperkuat jaringan pemerintah, membangun pusat data yang terpadu, meningkatkan kemampuan aplikasi antar instansi, memperkuat keamanan informasi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan SPBE. Oleh karena itu, meneruskan pembangunan infrastruktur digital adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencapai pemerintahan digital yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.

ANALISIS PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pandi Maulana — 2021-03-01

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat, mudah diakses, dan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada instansi pemerintah yang memanfaatkan media sosial sebagai media informasi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan kemudahan akses informasi, mempercepat penyampaian informasi pelayanan, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik, serta belum optimalnya pengelolaan konten informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelola media sosial, penyusunan strategi komunikasi digital yang lebih efektif, serta pembaruan informasi secara berkala agar pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Tasya Ramadhani — 2021-03-01

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam administrasi negara karena keduanya menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi untuk memahami konsep, bentuk penerapan, hambatan, dan upaya penguatan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi terwujud melalui keterbukaan prosedur, biaya, waktu pelayanan, standar pelayanan, akses informasi publik, penguatan PPID, dan pemanfaatan teknologi informasi. Akuntabilitas terwujud melalui pelaporan kinerja, evaluasi, pengawasan, penerapan SAKIP, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban aparatur terhadap keputusan administratif. Pelaksanaan kedua prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa budaya birokrasi yang tertutup, keterbatasan aparatur, lemahnya pengaduan, rendahnya integrasi sistem digital, dan pengawasan yang belum konsisten. Penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui standar layanan yang jelas, sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa administrasi negara yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini juga memberi arahan bagi pemerintah untuk memperbaiki praktik birokrasi agar setiap layanan publik dijalankan secara jelas, adil, responsif, dan mudah diawasi oleh masyarakat.

TANTANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0

Alnesa Adhia Putri Alnesa — 2021-08-01

Era Society 5.0 menempatkan teknologi digital sebagai sarana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berpusat pada manusia. Perubahan tersebut menuntut sistem administrasi negara bergerak dari pola birokrasi prosedural menuju pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan administrasi negara, reformasi birokrasi, e-Government, SPBE, dan transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan negara menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu rendahnya kesiapan sumber daya aparatur, budaya birokrasi yang lambat berubah, melemahnya infrastruktur digital, lemahnya integrasi data, serta risiko keamanan informasi publik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi harus disertai dengan pembaruan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, perlindungan data pribadi, pemerataan akses, dan koordinasi antarlembaga. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan administrasi negara dalam menghadapi Society 5.0 ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan teknologi, regulasi, kapasitas birokrasi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi administrasi negara perlu diarahkan pada tata kelola yang humanis, inklusif, akuntabel, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan layanan mudah, terjangkau, jelas, serta terlindungi dari risiko ketimpangan akses dan penutup data publik dalam praktik pemerintahan digital nasional di masa mendatang.

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI ADMINISTRASI PUBLIK DI KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA

maisanda safitri — 2021-03-01

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara langsung kualitas pelayanan publik, mengidentifikasi faktor pendorong serta penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan pelayanan masyarakat melalui administrasi publik di Kantor Camat Sentajo Raya. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena strategi pelayanan publik yang sedang berjalan di instansi tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada alur proses administrasi serta interaksi antara aparatur kecamatan dan masyarakat. Meskipun memiliki peran penting, praktik pelayanan di lapangan masih menunjukkan berbagai hambatan seperti ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen, kurangnya kejelasan informasi, serta perbedaan sikap pegawai. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rancangan strategi administrasi publik yang efektif untuk memperbaiki sistem pelayanan administrasi warga menjadi lebih cepat, transparan, adil, dan tidak berbelit-belit.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PULAU KOPUNG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Elva Sapitri — 2021-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses informasi.

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN DESA DI DESA KOTO RAJO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Alya Imeldi Arizona — 2020-09-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital pelayanan desa di Desa Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengkaji kondisi terkini, hambatan, dan upaya transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan desa masih berada pada tahap awal, dengan kendala utama berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya kapasitas literasi digital aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital.

EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Muhammad Reyhan — 2020-09-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum atas identitas penduduk serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis penelitian mengacu pada indikator efektivitas pelayanan yang meliputi pencapaian tujuan, ketepatan waktu pelayanan, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem jaringan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN ASN

Kerin Jurian Putri — 2020-09-01

Penelitian ini membahas reformasi birokrasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi dipahami sebagai proses perubahan yang tidak hanya menyentuh struktur organisasi, tetapi juga cara kerja, budaya pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara reformasi birokrasi dan manajemen ASN dalam membentuk aparatur yang profesional, netral, kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen ASN, terutama melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, digitalisasi kepegawaian, dan manajemen talenta. Sistem merit membantu pengelolaan ASN berjalan lebih objektif dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Sementara itu, digitalisasi dan manajemen talenta mendukung birokrasi yang lebih cepat, terukur, dan adaptif. Namun, reformasi masih menghadapi tantangan berupa budaya kerja lama, resistensi perubahan, kompetensi belum merata, serta data kepegawaian yang belum optimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan ASN menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, akuntabel, responsif, dan dipercaya masyarakat dalam pelayanan publik nasional modern.

Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital

Febri Yulia — 2020-09-01

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada manajemen pelayanan publik. Era digital menuntut birokrasi untuk bertransformasi menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan manajemen pelayanan publik berbasis digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber akademik dan kebijakan pemerintah terkait e-government dan digitalisasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan. Namun, digitalisasi juga membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses layanan, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik melalui inovasi layanan daring. Dengan strategi manajemen yang adaptif dan kolaboratif, era digital dapat menjadi momentum penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADUAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK

Desti Noprianti Putri — 2020-09-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kebijakan pengaduan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik secara umum telah berjalan dengan cukup baik, yang ditunjukkan oleh tersedianya mekanisme pengaduan, prosedur penanganan yang jelas, serta adanya komitmen instansi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya kecepatan penyelesaian pengaduan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antarunit kerja, optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan pengaduan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik.

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR MELALUI INOVASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Desti Nur Asia — 2021-09-01

Kinerja aparatur pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam era modernisasi dan digitalisasi, inovasi manajemen pelayanan publik menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan birokrasi yang kompleks dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Melalui pendekatan inovatif, aparatur diharapkan mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Kajian ini menyoroti berbagai bentuk inovasi yang diterapkan dalam manajemen pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur, mulai dari digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Implementasi inovasi tersebut terbukti dapat memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan demikian, inovasi manajemen pelayanan publik menjadi pilar utama dalam menciptakan aparatur yang profesional, kreatif, dan berintegritas tinggi.

ANALISIS STRATEGIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICE

Hanafi — 2021-09-01

Kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuantan Singingi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan paradigma New Public Service (NPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di RSUD Kuantan Singingi berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy), serta menganalisis implementasi prinsip-prinsip New Public Service dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi data, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di RSUD Kuantan Singingi telah mengalami peningkatan pada beberapa aspek, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga kesehatan, waktu tunggu pelayanan yang relatif lama, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan. Penerapan paradigma New Public Service tercermin melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi pelayanan, dan orientasi pada kepentingan publik, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek budaya pelayanan, profesionalisme aparatur, dan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi fasilitas pelayanan, digitalisasi layanan, serta penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

LEARNING ORGANIZATION DALAM PENYELANGGARAAN PELAYANAN PUBLIK LEARNING ORGANIZATION IN PUBLIC SERVICE PROVISION

Mikola Dwi Sandra — 2021-09-01

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu pendekatan yang dinilai mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah penerapan learning organization, yaitu organisasi yang secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas individu dan organisasi melalui proses pembelajaran, inovasi, serta berbagi pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi learning organization dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta dokumen kebijakan yang relevan dan diterbitkan pada periode 2020–2025 melalui basis data Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan Garuda. Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, sintesis, dan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan learning organization berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi aparatur, penguatan budaya organisasi, peningkatan inovasi pelayanan, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, sistem manajemen pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya budaya berbagi pengetahuan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penerapan learning organization perlu dioptimalkan sebagai strategi dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAH

Palentino Desta Pratama — 2021-09-01

Korupsi dalam administrasi publik masih menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, tertutupnya informasi, dan rendahnya pertanggungjawaban kelembagaan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik sebagai upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan mengelompokkan tema administrasi publik, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, pengawasan, dan pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas memperjelas tanggung jawab aparatur melalui pelaporan, audit, standar prosedur, dan konsekuensi kelembagaan. Transparansi memperkuat akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengadaan, dan layanan. Keduanya saling melengkapi karena keterbukaan tanpa pertanggungjawaban berisiko menjadi formalitas, sedangkan akuntabilitas tanpa keterbukaan sulit diawasi masyarakat. Digitalisasi administrasi melalui e-government, e-procurement, dan data terbuka turut memperkuat dokumentasi serta pelacakan proses birokrasi. Pencegahan korupsi perlu dibangun melalui sistem administrasi yang terbuka, bertanggung jawab, berintegritas, dan diawasi secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi administrasi harus diarahkan pada pembentukan budaya birokrasi yang jujur, tertib, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara adil dalam setiap layanan publik di Indonesia.

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT

Marsa Jumitta Sari — 2021-09-01

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam negara demokratis, tetapi pelaksanaannya sering melemah ketika konstitusi hanya dipahami sebagai dokumen formal. Permasalahan muncul ketika pemilu, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan belum sepenuhnya berjalan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat, terutama melalui pengaturan pemilu, penguatan partisipasi warga, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan gagasan tentang konstitusi, demokrasi, administrasi negara, dan kedaulatan rakyat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konstitusi berperan sebagai dasar legitimasi, pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelindung hak warga, serta pengendali kewenangan negara. Kedaulatan rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pemilu, karena rakyat juga perlu hadir dalam proses kebijakan, pengawasan pelayanan publik, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat secara lebih nyata apabila didukung oleh pemilu yang adil, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas yang kuat, dan lembaga pengawas konstitusional yang independen dalam praktik administrasi negara Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab agar mandat rakyat tidak berhenti pada prosedur politik semata di tingkat nasional.