Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

  • Cindy Artika Sari Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
  • Nayla Nurhamidah Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
  • Viera Razaka Nabilla Qrisdadra Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
  • Syed Agung Affandi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Keywords: reformasi birokrasi, spbe, good governance, transformasi digital, pelayanan publik

Abstract

Artikel ini membahas efektivitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan respons strategis terhadap tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai regulasi, kebijakan, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPBE memiliki potensi signifikan dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, namun masih menghadapi berbagai tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya integrasi antarplatform, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penguatan kebijakan SPBE yang inklusif agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Indrajit, R. E. (2020). Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Setiawan, A., & Sulistyo, B. (2022). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 115–128.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Survei Internet APJII 2024. Jakarta: APJII.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Status Literasi Digital di Indonesia 2023. Jakarta: Kominfo.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2024). Kementerian PANRB umumkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023

Pratama, M. R., Pramono, T., Muzaqi, A. H., Tualeka, S. H., Wulandari, N. P. F., & Maharani, A. (2025). Analisis tantangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Timur. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 9(2).

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2024). UN E-Government Survey 2024. New York: United Nations.

Published
2026-03-02
Abstract viewed = 0 times
PDF downloaded = 0 times