Tinjauan Yuridis Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Teluk Kuantan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan asas desentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Teluk Kuantan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi retribusi pelayanan parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 belum berjalan secara optimal. Masih terdapat juru parkir yang memungut retribusi tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, tata cara pemungutan retribusi telah dilaksanakan sesuai prosedur, ditandai dengan penggunaan atribut resmi oleh juru parkir saat bertugas. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik, meskipun pelanggaran oleh sebagian juru parkir masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan petugas agar pelaksanaan retribusi parkir lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.