UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
Abstract
Law Number 41 of 2004 concerning waqf or what is called the Waqf Law is expected to be able to create legal order and waqf administration in order to protect waqf assets. This research uses a type of descriptive qualitative research, using samples with saturated sampling techniques using data collection methods, namely observation, interviews, documentation. From the results of this research, it can be concluded that the efforts of the Gunung Toar District Religious Affairs Office in accelerating the effectiveness of Waqf Land Certification can be said to have not been fully effective because there are still waqf lands that do not have certificates and Nazir's lack of understanding of the waqf process. Of the 12 Nazirs who do not have a certificate for waqf land, it is known that only 8 Nazirs understand and know how to administer waqf land, while 4 Nazirs do not understand and only know the process of administering waqf land by monitoring and protecting waqf property. The factors that cause there to still be waqf land in Gunung Toar subdistrict that does not yet have a certificate are internal factors, namely factors originating from Nazhir: From Nazhir's side, there are those who think that the existence of AIW is enough, Nazhir's lack of understanding in the process of administering waqf land. According to Nazir, giving donations verbally has been a habit since ancient times. External Factors Factors originating from outside Nazhir itself, namely: Waqf land that does not yet have a Waqf Pledge Deed cannot continue with the certification process, Lack of socialization on the part of the KUA in handling waqf. Due to the fact that it is not administered and does not have AIW as a provision in the waqf, the Office of Religious Affairs cannot assist in processing the certificate.
Keywords: KUA Efforts, Effectiveness, Waqf Land Certification
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau disebut UU wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan sampel dengan teknik sampling jenuh dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat serta kurangnya pemahaman Nazhir terhadap proses perwakafan. Dari 12 orang Nazhir tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat diketahui hanya 8 orang Nazhir yang paham dan mengetahui bagaimana proses pengadministrasian tanah wakaf, sedangkan 4 orang Nazhir tidak paham dan hanya mengetahui proses pengadministrasian tanah wakaf dengan cara mengawasi dan melindungi harta benda wakaf saja. Adapun Faktor yang menyebabkan masih terdapat tanah wakaf di kecamatan gunung toar yang belum memiliki sertifikat yaitu Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari Nazhir: Dari pihak Nazhir Ada yang beranggapan bahwa dengan adanya AIW sudah cukup, Kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf, Menurut Nazhir mewakafkan dengan cara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Faktor Eksternal faktor yang berasal dari luar Nazhir itu sendiri yaitu: Tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maka tidak bisa melanjutkan untuk proses sertifikasi, Kurangnya sosialisasi pihak KUA dalam menangani wakaf, Disebabkan karena tidak teradministrasi serta tidak memiliki AIW sebagai ketentuan dalam perwakafan, maka pihak Kantor urusan agama tidak bisa membantu dalam pengurusan sertifikasi.
Kata Kunci : Upaya KUA, Efektivitas, Sertifikasi Tanah wakaf
