Sosialisasi Tata Cara Pembukuan Keuangan Desa Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

  • M Irwan Universitas Islam Kuantan Singingi
  • Diskha Marzaweny Universitas Islam Kuantan Singingi
  • Nurpit Junus Universitas Islam Kuantan Singingi
  • Zul Ammar Universitas Islam Kuantan Singingi
  • Rina Andriani Universitas Islam Kuantan Singingi
  • Yul Emri Yulis Universitas Islam Kuantan Singingi
Keywords: otonomi desa, anggaran desa, pembangunan

Abstract

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 telah membawa perubahan di bidang hukum dan administrasi, yang ditandai dengan adanya pengakuan akan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Published
2021-06-29
How to Cite
Irwan, M., Marzaweny, D., Junus, N., Ammar, Z., Andriani, R., & Yulis, Y. (2021). Sosialisasi Tata Cara Pembukuan Keuangan Desa Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(1), 32-35. Retrieved from https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/bhakti_nagori/article/view/1462
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>