Articles

• POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN KEMBALI GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI PANDUAN PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

  Moza Dela Fudika

  1-13

  • PDF
• PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

  wira atma hajri

  14-26

  • PDF
• AKIBAT YANG TIMBUL APABILA VISUM ET REPERTUM MEMILIKI PERBEDAAN DENGAN PENGAKUAN SEORANG TERDAKWA DALAM KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN

  Shilvi Richiyanti

  27-40

  • PDF
• ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2019/PN TLK)

  Aprinelita Aprinelita

  41-56

  • PDF
• PERAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

  Ita Iryanti

  57-64

  • PDF
• MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENIPUAN

  muhammad iqbal

  65-73

  • PDF
• KONSEP NEGARA HUKUM PROFETIK

  Afrinald Rizhan

  74-100

  • PDF
• KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

  sahri muharam

  101-118

  • PDF
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

  beta bela

  119-136

  • PDF
• TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN (Deelneming) DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR HULU KUANTAN

  mulyadi mulyadi

  137-151

  • PDF